WooCommerce :

Ilmu Negara merupakan disiplin ilmu yang mempelajari negara dalam pengertian yang abstrak dan umum. Ia tidak berfokus pada negara tertentu, seperti Indonesia atau Amerika Serikat, melainkan pada hakikat, unsur-unsur pembentuk, dan asal-usul terciptanya suatu negara. Ilmu ini menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti “Apa itu negara?”, “Apa saja syarat-syarat berdirinya suatu negara?”, serta “Bagaimana teori-teori yang menjelaskan terbentuknya negara?” seperti teori ketuhanan, teori kekuatan, dan teori perjanjian masyarakat. Dengan demikian, Ilmu Negara berfungsi sebagai fondasi atau pengantar untuk ilmu-ilmu kenegaraan lainnya, seperti Hukum Tata Negara dan Ilmu Politik, dengan memberikan kerangka konseptual yang diperlukan untuk menganalisis berbagai bentuk dan praktik kenegaraan.
Selanjutnya, ruang lingkup kajian Ilmu Negara juga mencakup berbagai bentuk dan jenis negara yang mungkin ada, serta tujuan negara secara filosofis. Ilmu ini menganalisis perbedaan antara monarki dan republik, negara kesatuan dan federal, serta negara demokrasi dan otoriter. Di sisi lain, Ilmu Negara juga menyelami tujuan akhir dari pendirian sebuah negara, apakah untuk mencapai kesejahteraan umum (welfare state), menjamin ketertiban dan keamanan semata (night-watchman state), atau untuk mewujudkan cita-cita tertentu seperti masyarakat tanpa kelas. Pemikiran para filsuf politik klasik hingga modern, dari Plato, Aristoteles, Hobbes, Locke, hingga Rousseau, menjadi bahan kajian utama untuk memahami evolusi konsep dan tujuan negara ini.

Dalam kehidupan modern yang dipenuhi interaksi sosial dan ekonomi, perjanjian menjadi fondasi yang mengatur hubungan hukum antar individu dan badan usaha. Buku “HUKUM PERJANJIAN” hadir sebagai panduan komprehensif yang mengupas tuntas dasar-dasar hukum perjanjian di Indonesia, yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta perkembangan yurisprudensi terkini. Buku ini menjembatani teori dan praktik dengan menjelaskan konsep fundamental seperti asas kebebasan berkontrak, asas iktikad baik, serta syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang menjadi pilar utama dalam membangun hubungan kontraktual yang kuat dan diakui oleh hukum.

Buku ini tidak hanya berhenti pada pembentukan perjanjian, tetapi juga membahas secara mendalam tentang pelaksanaan dan konsekuensi hukum ketika perjanjian itu dilanggar. Pembaca akan diajak untuk memahami hak dan kewajiban para pihak, bagaimana menangani kasus wanprestasi (kelalaian), serta berbagai upaya hukum yang dapat ditempuh, mulai dari pembatalan perjanjian, penuntutan ganti rugi, hingga perbincangan mengenai keadaan memaksa (force majeure). Selain itu, buku ini juga menyoroti beberapa jenis perjanjian spesifik (perjanjian bernama) yang lazim ditemui dalam dunia bisnis, memberikan contoh dan analisis praktis untuk memperkaya pemahaman.

Dalam menentukan awal bulan Hijriah, negara-negara anggota MABIMS belum sepenuhnya menyetujui kriteria imkān ar-rukyāt Neo MABIMS. Pemerintah Indonesia memilih awal bulan Hijriah melalui sidang istbat berdasarkan laporan dari organisasi sosial keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Kriteria imkān ar-rukyāt Neo MABIMS yang diusulkan pemerintah belum sepenuhnya diterima dan digunakan sebagai kriteria standar untuk menentukan awal bulan Hijriah. Kriteria hisab hakiki wujūd al-hilāl masih digunakan oleh Muhammadiyah. Sementara itu, NU terus mengalami pergeseran dari kriteria lama imkān ar-rukyāt MABIMS ke Neo MABIMS. Kriteria imkān ar-rukyāt Neo MABIMS sebenarnya adalah penyempurnaan dari kriteria imkān ar-rukyāt MABIMS, yaitu ketinggian hilal 2 derajat, elongasi 3 derajat, dan umur bulan lebih dari 8 jam. Kriteria ini diubah menjadi 3 derajat untuk ketinggian hilal dan 6,4 untuk nilai elongasi. Dengan demikian, kreiteria imkān ar-rukyāt Neo MABIMS dapat digunakan sebagai pedoman untuk pembuatan kalender Hijriah nasional. Dalam tataran implementatif, Muhammadiyah tidak menerima kriteria imkān ar-rukyāt Neo MABIMS dengan alasan ketika kriteria imkān ar-rukyāt Neo MABIMS diterapkan justru akan menambah panjang daftar prediksi perbedaan penentapan awal bulan hijriah yang akan terus terjadi perbedaan dari tahun ke tahun. Sementara itu, NU sudah menyesuaikan pada tataran praktis yaitu ketika hilal dapat diamati pada ketinggian 2 derajat maka kesaksian seseorang yang meyakini melihat hilal ditolak dalam sidang isbat. Namun, masa transisi dan implementasi inilah yang kemudian masih menyisakan perdebatan akademik untuk dapat diterima dan diterapkan sebagai kriteria imkān ar-rukyāt Neo MABIMS yang diformulasikan sebagai rumusan dari kalender hijriah nasional.

Buku ini membahas integrasi strategis antara kompetensi dan motivasi sebagai pilar utama pengelolaan sumber daya manusia di era kompetitif. Bab awal membahas landasan teori kompetensi organisasi, mencakup definisi multidimensional (teknis, behavioral, leadership), model pengembangan seperti McClelland dan Spencer & Spencer, serta analisis kesenjangan kompetensi. Selanjutnya, buku ini mengulas teori motivasi klasik hingga kontemporer (Maslow, Herzberg, Self-Determination Theory) dan membedah dinamika motivasi intrinsik-ekstrinsik. Hubungan sinergis antara kompetensi dan motivasi terhadap kinerja dijelaskan melalui kerangka konseptual, dukungan studi empiris, dan peran budaya organisasi sebagai mediator.
Pada bagian aplikatif, buku ini menyajikan strategi pengembangan kompetensi SDM melalui metode pelatihan, sistem evaluasi, serta integrasinya dalam strategi organisasi. Di sisi lain, strategi membangun motivasi berkelanjutan dibahas melalui desain sistem reward, pemberdayaan karyawan, dan kepemimpinan transformasional. Buku ini ditutup dengan panduan implementasi praktis yang mencakup perencanaan strategis, manajemen perubahan, dukungan teknologi, serta pengukuran dampak melalui indikator produktivitas, retensi, inovasi, dan analisis ROI, dilengkapi dengan best practices dari organisasi berkinerja tinggi.