DISKRESI INOVASI PEMERINTAH DAERAH

Pemerintah Daerah kerap dituntut untuk melakukan inovasi dan terobosan-terobosan baru. Namun dalam pelaksanaannya, diperlukan adanya jaminan kepastian hukum bagi aparatur pemerintahan khususnya pejabat publik dalam mengambil kebijakan diskresi khususnya yang terkait dengan inovasi daerah. Muncul keraguan bahwa aparatur pemerintahan tidak berani berinovasi dan tidak berani mengambil kebijakan diskresi karena dapat terjerat sengketa TUN, pidana umum, atau bahkan disangkakan koruptif.

Diskresi dalam Pengambilan Kebijakan Inovasi Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah pada hakikatnya harus dipandang sebagai bagian integral pelaksanaan sistem dari negara yang berbasis pada hukum. Tindakan diskresi merupakan tindakan sah yang dilakukan oleh pejabat publik atau pemerintah dalam kerangka kepentingan warga negara secara keseluruhan dan sebagai refleksi dari tanggung jawab negara.