Esensi Hukum Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Esensi Hukum Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Provinsi Papua yaitu didasarkan pada landasan hukum yang berlaku dinegara kita yaitu adanya Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang sekarng diganti denngan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 serta Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 08/M.PPn/01/2007 tangal 12 Januari 2007 Tentang Petunjuk 150/264/SJ Tentang Penyelenggaraan Musrenbang.